MATARAM, KYAIMENTERI. ID — Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB), Mahmud, menyoroti masih terbatasnya akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di sejumlah desa tertinggal dan wilayah pesisir NTB.
Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah terpencil membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah, terutama terhadap anak yang putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Mahmud menilai perhatian terhadap pendidikan tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan.
Sejumlah wilayah pesisir dan desa terpencil di berbagai kabupaten/kota di NTB masih menghadapi persoalan jarak sekolah, keterbatasan transportasi, kondisi ekonomi keluarga nelayan, hingga anak yang harus membantu orang tua bekerja.
Dialog HUT Ke-81 Kemerdekaan RI
“Sejumlah kecamatan dan desa di berbagai kabupaten/kota di NTB masih menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Mulai dari jarak menuju sekolah, keterbatasan transportasi, kondisi ekonomi keluarga nelayan, hingga anak yang harus membantu orang tua bekerja,” ujar Mahmud dalam dialog publik DPD IMM NTB, Minggu (23/8/2026)
Dialog dengan tema “Energi Kolektif untuk Pembangunan NTB: Makmur, Berdampak dan Berkelanjutan” itu digelar IMM NTB dalam rangka refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram, Iskandar Hamadya, dan Kabid P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, serta dihadiri perwakilan mahasiswa dan Cipayung Plus se-NTB.
Tak Cukup Hanya Fasilitas Sekolah
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun fasilitas sekolah.
Pemerintah harus mengetahui secara detail keberadaan anak-anak yang tidak bersekolah serta faktor yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan pendidikan.
“Data Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dipetakan sampai tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah harus tahu di mana anak-anak tidak sekolah berada, apa penyebabnya, termasuk apakah mereka memiliki keterbatasan akses transportasi,” tegasnya.
Mahmud menyebut sejumlah wilayah yang menurutnya masih membutuhkan perhatian lebih serius.
Di antaranya Kecamatan Karumbu, Tambora, Lambitu dan Sape di Bima; Kecamatan Bayan dan Kayangan di Lombok Utara; serta Kecamatan Batu Lanteh, Orong Telu dan Labuhan Badas di Sumbawa.
Miliki Hak yang Sama
“Kita tidak boleh melihat persoalan pendidikan hanya dari pusat-pusat kota. Anak-anak yang tinggal di desa tertinggal dan wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai letak geografis dan kondisi ekonomi keluarga yang rendah ikut menentukan masa depan seorang anak,” kata dia.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki peta pendidikan berbasis wilayah yang memuat jumlah anak usia sekolah, angka putus sekolah, ATS.
Juga jarak tempat tinggal dengan sekolah, kondisi transportasi, ketersediaan guru, fasilitas pendidikan, hingga kemampuan ekonomi keluarga.
“Kami meminta pemerintah melakukan pendataan berbasis wilayah dan teritorial. Kita harus tahu desa pesisir mana yang memiliki angka anak tidak sekolah paling tinggi, apa penyebabnya dan intervensi apa yang harus diberikan,” ujarnya.
Pemerintah Harus Hadirkan Solusi
Menurut dia, kalau masalahnya transportasi, pemerintah harus hadir dengan solusi transportasi. Kalau masalahnya kemiskinan, intervensinya harus ekonomi dan beasiswa.
“Kalau masalahnya tidak ada sekolah, pemerintah harus memastikan layanan pendidikan tersedia,” ungkapnya.
Mahmud juga menyoroti kondisi keluarga nelayan yang secara ekonomi sangat bergantung pada hasil tangkapan.
Dalam kondisi tertentu, anak-anak ikut membantu orang tua mencari nafkah sehingga pendidikan berpotensi menjadi pilihan kedua.
Tak Boleh Wariskan Kemiskinan
“Anak nelayan tidak boleh diwariskan kemiskinan. Laut adalah sumber kehidupan, tetapi masa depan anak-anak pesisir tidak boleh berhenti hanya karena mereka hidup dari laut. Pemerintah harus menghadirkan pendidikan yang fleksibel, terjangkau dan sesuai dengan karakter masyarakat pesisir,” jelasnya.
Menurut Mahmud, pemerintah dapat memperkuat berbagai skema pendidikan alternatif, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Juga pendidikan kesetaraan, sekolah terbuka, beasiswa afirmasi, asrama pendidikan, transportasi sekolah, hingga program penjangkauan anak untuk kembali bersekolah.
Ia menilai berbagai program tersebut perlu dioptimalkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Harus Perkuat Intervensi
Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, kata dia, juga perlu memperkuat intervensi melalui kebijakan daerah agar program pemerintah pusat tidak berhenti pada tataran administrasi.
Mahmud juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan verifikasi data ATS. Data pemerintah daerah sebelumnya menunjukkan jumlah ATS NTB masih mencapai puluhan ribu anak.
Namun terdapat persoalan sinkronisasi antara data Dapodik dan sistem pendidikan Kementerian Agama sehingga data tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Data 66 ribu lebih Anak Tidak Sekolah harus dibaca sebagai panggilan untuk melakukan verifikasi dan intervensi, bukan sekadar angka statistik. Pemerintah perlu memastikan setiap anak benar-benar diketahui keberadaannya dan mendapatkan jalan kembali menuju pendidikan,” tegas Mahmud.
Ia menambahkan, pembangunan pendidikan harus dimulai dari kelompok yang paling sulit mengakses layanan pendidikan.
Anak Pedalaman Harus Berjalan Jauh
“Kalau pemerintah ingin membangun NTB yang maju, maka pembangunan pendidikan harus dimulai dari mereka yang paling sulit mengakses pendidikan. Jangan hanya melihat sekolah yang berdiri megah di perkotaan, tetapi lihat juga anak-anak di desa pedalaman yang harus berjalan jauh atau bahkan berhenti sekolah karena membantu orang tuanya mencari nafkah. Di situlah kehadiran negara diuji,” tandasnya.
Mahmud menegaskan, DPD IMM NTB siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dalam mengawal persoalan pendidikan.
Menurutnya, masa depan NTB tidak hanya berada di pusat kota, tetapi juga tumbuh di desa-desa pesisir, pulau-pulau kecil dan kampung-kampung nelayan. (*)
