YOGYAKARTA, KYAIMENTERI.ID – Program Wajib Belajar 13 Tahun tengah diperkuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan memberikan perhatian khusus pada layanan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh peserta didik.
Hal tersebut disampaikannya saat Kegiatan Sarasehan Pendidikan di Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).
Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun
Menteri Mu’ti menyampaikan, Kemendikdasmen terus memperkuat pendidikan sejak usia dini melalui implementasi Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
Menurutnya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Kami di kementerian berkomitmen memperkuat pendidikan anak usia dini. Wajib Belajar 13 Tahun dimulai dari taman kanak-kanak, dan kami juga terus memberikan perhatian terhadap layanan kelompok bermain maupun penitipan anak agar kualitas layanan pendidikan sejak usia dini semakin baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman belajar pada usia dini sangat menentukan keberhasilan peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya.
Tingkatkan Kualitas Layanan PAUD
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan PAUD sebagai bagian dari penguatan fondasi pendidikan nasional.
Menteri Mu’ti menegaskan, peningkatan mutu pendidikan dasar menjadi salah satu prioritas Kemendikdasmen.
Menurutnya, pendidikan dasar merupakan foundational education yang menentukan perkembangan akademik, karakter, kecakapan sosial, hingga kepercayaan diri peserta didik pada jenjang selanjutnya.
“Pendidikan dasar adalah fondasi. Karena itu kualitas guru, proses pembelajaran, penguatan kemampuan dasar, pembentukan karakter, perkembangan motorik, spiritual, maupun kecakapan sosial harus menjadi perhatian utama,” ungkap Abdul Mu’ti.
Memanfaatkan Data Dapodik
Sebagai dasar penyusunan kebijakan, Kemendikdasmen juga terus memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memetakan kondisi pendidikan di seluruh Indonesia sehingga berbagai program dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas, inklusif, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang unggul sesuai arah pembangunan nasional. (*)
