JAKARTA, KYAIMENTERI.ID – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja ke Papua menjadi sinyal positif bagi upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza mengatakan kunjungan Mendikdasmen dalam rangka memastikan pemerataan layanan dan kualitas pendidikan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) itu, menjadi indikasi pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan pendidikan di wilayah perkotaan saja. Tetapi mulai memberi perhatian lebih serius terhadap kondisi pendidikan di kawasan timur Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik
“Kami mengapresiasi kunjungan Mendikdasmen ke Papua sebagai bentuk komitmen negara dalam memastikan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan di Papua tidak boleh dipandang sebagai wilayah pinggiran, tetapi sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia,” ujar Riyan.
Kunjungan Mendikdasmen ke Sorong dan sejumlah wilayah di Papua Barat Daya diketahui dilakukan untuk meresmikan program revitalisasi sekolah serta memastikan berbagai program pendidikan nasional berjalan secara efektif di daerah.
Pemerintah juga menegaskan bahwa revitalisasi sekolah di wilayah 3T menjadi prioritas utama pada tahun 2026.
DPP IMM mengatakan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus disertai pemerataan kualitas guru, digitalisasi pendidikan, distribusi fasilitas belajar, hingga penguatan kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat dan daerah terpencil.
Selain itu, IMM mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Menurut IMM, pendekatan pendidikan yang berkeadilan harus mampu menjawab tantangan geografis sekaligus menghormati karakter sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Menurut saya Papua membutuhkan perhatian pendidikan yang berkelanjutan. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan, bukan hanya melalui seremoni, tetapi melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kualitas belajar generasi muda Papua,” lanjutnya.
DPP IMM juga berharap kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi nasional terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait akses teknologi, sarana belajar, dan kualitas sumber daya manusia pendidikan di wilayah timur Indonesia.
Sebelumnya, Mendikdasmen menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga daerah terpencil dan memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak memperoleh pendidikan karena faktor geografis maupun ekonomi.
