Dalam konteks tersebut, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi penting.
SPPG bukan sekadar tempat penyediaan dan distribusi makanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan mutu pelayanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan akuntabilitas anggaran.
Masrukhi juga menyoroti pengalaman berbagai negara dalam menjalankan program makan sekolah.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan anak, tetapi juga dapat mendukung akses pendidikan, pembentukan karakter, dan perekonomian lokal.
Pengadaan bahan pangan, lanjutnya, perlu dirancang agar turut memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.
Integrasi antara pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi juga diperlukan agar manfaat program tidak berhenti pada pemberian makanan.
Sejumlah penelitian internasional menunjukkan program makan sekolah berpotensi meningkatkan kehadiran siswa, memperbaiki status gizi, mendukung proses pembelajaran, dan menguatkan ekonomi keluarga.
Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program.
Karena itu, pengalaman negara lain tidak dapat diterapkan begitu saja, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, budaya pangan, dan kapasitas kelembagaan di Indonesia.
Masrukhi menilai evaluasi MBG perlu dilakukan secara sistematis dan tidak berhenti pada jumlah makanan yang diproduksi, penerima manfaat, atau serapan anggaran.
