SEMARANG, KYAIMENTERI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 perlu evaluasi secara menyeluruh. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Prof. Masrukhi, menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi bertajuk Membedah Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah di Hotel Grasia, Semarang, Sabtu (10/10/2026).
“MBG tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Yang lebih penting adalah apa dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, kecerdasan generasi bangsa, dan ekonomi masyarakat,” kata Masrukhi.
Menurut Masrukhi, MBG perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan matang, tata kelola akuntabel, serta evaluasi berbasis bukti agar manfaat program dapat diukur secara nyata.
Ia menjelaskan, program makan di sekolah telah diterapkan di berbagai negara.
Berdasarkan materi yang dipaparkan, program serupa telah berjalan di 107 negara dengan jangkauan sekitar 466 juta anak. Swedia, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang disebut sebagai sejumlah negara yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia.
Masrukhi menyebut terdapat lima dimensi yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG, yakni filosofis, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola.
Secara filosofis, MBG merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas.
Dalam pendidikan, program ini juga dapat menjadi sarana pembentukan karakter melalui pembiasaan etika makan, kedisiplinan, budaya mengantre, dan kepedulian terhadap sesama.
Dari sisi kesehatan, kualitas makanan, kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan menjadi hal mendasar.
Sementara pada dimensi ekonomi, MBG dapat membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM lokal melalui rantai pasok pangan.
Adapun tata kelola menuntut seluruh proses berjalan transparan, tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
