oleh Luhur Susilo – Pegiat Matra Satupena Blora
Ruang kelas sekolah dasar dan menengah di Indonesia kerap menjelma menjadi panggung formalitas ketika kenaikan jenjang siswa ditentukan semata oleh rotasi kalender, bukan oleh keutuhan daya tangkap. Fenomena ini memicu perdebatan panjang mengenai hakikat hakiki pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengembuskan wacana untuk meninjau kembali sistem kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027. Sontak, rencana strategis tersebut mendadak menjadi pusat perhatian dan diskusi hangat di tengah publik.
Kebijakan ini sejatinya diniatkan untuk merobohkan benteng mentalitas “Rajin Malas Sama Saja” yang pelan tapi pasti menggerus etos belajar anak bangsa.
Terputusnya keterkaitan antara usaha keras dan hasil akhir telah memicu krisis motivasi akademik yang cukup mengkhawatirkan.
Selama ini, pelaksanaan Kurikulum Merdeka lewat Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022 mendesain kenaikan kelas berbasis fase pembelajaran yang cenderung fleksibel.
Pendekatan terobosan tersebut menempatkan kelulusan peserta didik sebagai proses bertahap yang berlangsung secara dinamis dan inklusif.
Dalam kerangka regulasi tersebut, keputusan tidak menaikkan kelas siswa diposisikan sebagai pilihan paling akhir atau ultimum remedium.
Pendekatan ramah anak ini diambil guna menghindarkan peserta didik dari label kegagalan yang merusak kesehatan mental mereka.
Namun, landasan teoretis Self-Determination Theory yang digagas Edward Deci dan Richard Ryan mengingatkan bahaya dari terpisahnya usaha dengan pencapaian.
Tanpa hadirnya konsekuensi yang berkeadilan dan bermakna, dorongan intrinsik siswa untuk berprestasi akan perlahan melorot.
Ketika para siswa menyadari bahwa kesungguhan berjuang dan kemalasan membuahkan hasil yang persis sama, dorongan internal untuk mencapai keunggulan akademik perlahan surut. Sekolah pun berisiko kehilangan marwahnya sebagai wadah penggemblengan karakter pantang menyerah dan berdaya saing.
Para pendukung pengetatan kelulusan juga menyoroti ancaman akumulasi ketertinggalan materi, yang sangat sejalan dengan konsep Zone of Proximal Development dari Lev Vygotsky.
Penguasaan kompetensi dasar pada jenjang awal merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan penerimaan materi yang lebih kompleks.
Siswa yang dipaksa lolos tanpa menguasai fondasi utama seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung akan mengalami frustrasi berat di jenjang berikutnya. Fenomena efek bola salju ini pada akhirnya justru menyiksa dan mematikan potensi intelektual anak secara perlahan.
Dampaknya, para pendidik di kelas tinggi terbebani untuk mengajarkan kembali materi dasar dari nol di tengah tuntutan capaian kurikulum.
Kondisi tak seimbang ini merusak ritme pembelajaran terstruktur serta menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di ruang-ruang kelas kita.
Pengamat pendidikan Andreas Tambah menilai bahwa gagasan pembatasan kenaikan kelas otomatis ini penting demi menumbuhkan resiliensi anak.
Adanya konsekuensi nyata mengajarkan generasi muda bahwa keberhasilan berharga selalu membutuhkan proses perjuangan, ketangguhan, dan kesungguhan yang penuh.
Kendati memiliki pijakan argumen yang solid, wacana pengembalian aturan tidak naik kelas ini tak ubahnya pisau bermata dua. Potensi trauma psikologis yang membayangi perkembangan emosional peserta didik jelas tidak boleh diabaikan atau dipandang sebelah mata.
Merujuk pada kerangka teori self-efficacy yang dicetuskan Albert Bandura, kegagalan berulang yang dilegitimasi secara terbuka dapat meruntuhkan keyakinan diri anak.
Siswa rentan mengalami kondisi keputusasaan terencana, di mana mereka merasa tidak berdaya dan kehilangan kepercayaan pada kapasitas dirinya.
Psikolog klinis Kasandra Putranto turut mengingatkan bahwa divonis tinggal kelas secara mendadak berisiko meruntuhkan konstruksi konsep diri anak secara drastis.
Tekanan emosional akibat berpisah dari kelompok teman sebaya berpotensi memicu kecemasan ekstrem, depresi, hingga penarikan diri dari lingkungan sosial.
Sementara itu, perspektif Labeling Theory dalam sosiologi pendidikan membuktikan bahwa predikat “anak tidak naik kelas” sering kali melekat permanen sebagai stigma.
Cap negatif tersebut mendorong anak mengidentifikasi dirinya sebagai pribadi yang gagal, sehingga enggan untuk bangkit memperbaiki diri.
Stigmatisasi sosial semacam ini tidak hanya menyuburkan perlakuan perundungan di lingkungan sekolah, tetapi juga meningkatkan rasio anak memilih jalan putus sekolah.
Kerugian jangka panjang yang ditanggung oleh anak dan keluarga tentu jauh lebih besar daripada sekadar nilai akademis di atas kertas.
Persoalan menjadi kian kompleks karena ketidakmampuan akademik siswa di lapangan sering kali bukan disebabkan oleh faktor kemalasan semata. Berbagai variabel struktural yang berada jauh di luar kendali pribadi anak kerap menjadi akar penyebab utama dari ketertinggalan capaian pembelajaran tersebut.
Faktor neurokeanekaragaman seperti disleksia yang tak terdiagnosis, gangguan konsentrasi, kondisi gizi buruk, hingga minimnya sarana belajar sekolah sering kali terabaikan.
Menghukum anak atas keterbatasan fasilitas dan ketiadaan deteksi dini merupakan bentuk ketidakadilan edukatif yang mencederai prinsip kemanusiaan.
Bagi keluarga pra-sejahtera, keharusan anak mengulang tahun ajaran juga menghadirkan beban finansial ekstra yang amat berat. Aturan ini berisiko memperlebar jurang ketimpangan akses pendidikan bermutu antara masyarakat perkotaan yang sejahtera dan warga pelosok yang serba terbatas.
Menanggapi dilema krusial tersebut, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik wacana peninjauan ulang kebijakan kenaikan otomatis dengan catatan kritis.
Ia menegaskan bahwa pembenahan sistem penilaian dan asesmen yang betul-betul objektif serta berkeadilan mutlak dilakukan terlebih dahulu sebelum diberlakukan.
Sekretaris PB PGRI Kadarmanta Baskara Aji menambahkan pentingnya penyusunan indikator kompetensi minimal yang baku, transparan, dan terukur dari kementerian.
Parameter yang jelas tersebut akan menjadi pijakan objektif bagi pendidik agar setiap keputusan pedagogis memiliki legalitas dan dasar hukum yang kokoh.
Perlindungan hukum dan profesional bagi para guru di lapangan juga menjadi isu krusial yang wajib dijamin oleh pemerintah pusat. Pendidik membutuhkan payung hukum yang kuat agar terhindar dari intimidasi orang tua murid maupun tekanan birokrasi terkait beban penilaian akreditasi sekolah.
Solusi ideal atas problematika ini sejatinya tidak terletak pada pilihan biner antara otomatisasi yang meninabukokkan atau penahanan kelas yang menghukum.
Kebijakan pendidikan nasional harus mampu merajut titik keseimbangan baru yang menjembatani ketegasan akademis dengan pendekatan yang penuh belas kasih.
Kunci utamanya berada pada penerapan sistem asesmen diagnostik berkelanjutan yang dioperasionalkan secara konsisten sejak awal tahun ajaran. Pemetaan komprehensif atas hambatan kognitif maupun sosio-emosional anak wajib dilakukan secara dini, jauh sebelum krisis pembelajaran memuncak di akhir tahun ajaran.
Siswa yang mengalami kesulitan belajar harus mendapatkan intervensi individual, program remedial yang terstruktur, serta pendampingan konseling intensif. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa sekolah tidak pernah menyerah atau melepaskan tanggung jawab atas masa depan peserta didiknya.
Dengan memadukan standar akademik yang tegas serta pendekatan pemanusiaan yang inklusif, dunia pendidikan Indonesia akan mampu menghadirkan keadilan hakiki. Kebijakan 2027 hendaknya dijadikan momentum emas untuk merawat mutu pendidikan nasional tanpa harus mengorbankan jiwa dan masa depan anak bangsa.(hung)
