YOGYAKARTA, KYAIMENTERI.ID – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi dalam merawat dan memperkuat persatuan nasional di tengah dinamika kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai bidang pengabdian, mulai dari pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan masyarakat, hingga dakwah.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Aula Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
“Persatuan bangsa ini harus terus kita rawat. Perbedaan kepentingan dalam kehidupan demokrasi merupakan sesuatu yang wajar, tetapi jangan sampai berkembang menjadi pertentangan yang merusak kebersamaan dan keutuhan bangsa,” jelasnya.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari pesan yang diusung dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah 13–15 November 2026 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”, agenda tersebut dijadwalkan dihadiri sekaligus dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah tokoh nasional dan tokoh masyarakat setempat.
Haedar menjelaskan, kebersamaan dan persatuan merupakan warisan sejarah dan kebudayaan bangsa yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Nilai tersebut tercermin dalam semangat gotong royong, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
Menurutnya, modal kebangsaan tersebut harus terus dijaga dan dihidupkan untuk membangun keutuhan, kesejahteraan, serta kemajuan Indonesia.
Dinamika politik dan sosial yang tidak dikelola dengan baik, terutama ketika diwarnai ambisi politik berlebihan, berpotensi memunculkan ketegangan dan mengancam kohesivitas bangsa.
Haedar juga menekankan pentingnya membangun keteraturan sosial (social order) melalui penegakan hukum yang kuat, adil, jujur, objektif, dan transparan.
Selain hukum, etika kolektif harus menjadi landasan bagi setiap warga negara maupun elite bangsa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan hukum dan penguatan etika sosial menjadi prasyarat penting untuk mencegah konflik kepentingan antarkelompok, organisasi, maupun institusi pemerintahan.
Dengan demikian, kehidupan kebangsaan dapat berlangsung secara tertib dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
