Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, Muhammadiyah turut menyoroti penggunaan media sosial yang belakangan kerap menjadi ruang penyebaran hoaks, kebencian, penghujatan, permusuhan, dan pertentangan.
Haedar mengingatkan, media sosial semestinya dimanfaatkan sebagai ruang produktif untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, informasi, dan kebajikan, bukan menjadi sarana memperuncing perbedaan.
Karena itu, setiap pengguna media sosial perlu memiliki moral luhur dan akhlak mulia. Kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab serta kesadaran untuk membedakan hal yang benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.
Terkait kepemimpinan nasional, Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan konstitusi dan sistem hukum demi mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Muhammadiyah memandang bahwa kepemimpinan nasional harus senantiasa berdiri tegak di atas konstitusi dan menjalankan kewajiban konstitusional.
Presiden diharapkan mampu membawa Indonesia mewujudkan Asta Cita menuju cita-cita luhur bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pada saat yang sama, seluruh institusi negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, hingga berbagai organ pemerintahan lainnya, diharapkan memperkuat sinergi dan kebersamaan.
Segmentasi sektoral yang berpotensi mengganggu kohesivitas pemerintahan dan mengancam integrasi nasional perlu dihindari.
Seluruh komponen bangsa juga diajak menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan kebangsaan.
Selain itu, Muhammadiyah akan terus memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan serta kemasyarakatan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun kohesi sosial dan mempererat hubungan antarkomponen bangsa.
Bagi Muhammadiyah, persatuan merupakan modal strategis untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, damai, adil, dan sejahtera.
Sebab, kemajuan sebuah bangsa tidak mungkin terwujud apabila masyarakatnya terpecah belah. (*)
