Filsuf politik Charles Taylor melalui konsep politics of recognition mengingatkan bahwa pengabaian identitas kultural oleh negara merupakan bentuk penindasan halus. Tanpa pengakuan yang setara, warga negara mengalami alienasi dari ruang publiknya sendiri.
Titik balik konstitusional akhirnya lahir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada November 2017. Mahkamah menegaskan bahwa pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Secara teknis administratif pada KTP elektronik, nama spesifik seperti Marapu, Parmalin, atau Kaharingan memang tidak dicetak satu per satu. Negara menyatukannya di bawah frasa resmi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Langkah yudisial ini patut diapresiasi sebagai koreksi sejarah yang bermartabat. Negara akhirnya mengakui bahwa spiritualitas asli Nusantara memiliki derajat konstitusional yang setara dengan agama-agama besar dunia di ruang administrasi sipil.
Namun, pengakuan di atas kertas identitas belum otomatis memulihkan martabat epistemologis kebudayaan Nusantara. Di ruang kelas sekolah hingga kebijakan pembangunan, warisan spiritual leluhur masih sering diperlakukan sekadar sebagai folklor atau eksotisme pariwisata.
Dalam sejumlah proyek pembangunan ekstraktif, komunitas penghayat kepercayaan bahkan masih kerap terpinggirkan dari ruang pengambilan keputusan. Padahal, kearifan kosmosentris mereka justru terbukti mampu menjaga kelestarian hutan dan sumber air secara turun-temurun.
Di tengah krisis ekologi global dan merenggangnya kohesi sosial, kosmologi agama leluhur menawarkan etika keberlanjutan yang sangat mendesak. Prinsip hidup selaras dengan alam bukan romantisme masa lalu, melainkan prasyarat keselamatan masa depan.
Tantangan kita berikutnya bukan lagi sekadar mencantumkan keyakinan pada kartu identitas. Kita perlu menerjemahkan etos kosmosentris serta perjumpaan harmonis agama leluhur dan agama samawi ke dalam desain kepemimpinan nasional dan regulasi pendidikan.
Daftar Referensi Pendukung
Kajian Antropologi, Sosiologi Agama, dan Filsafat Politik
Anderson, Benedict R. O’G. (1972). The Idea of Power in Javanese Culture. Dalam Claire Holt (Ed.), Culture and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Bellah, Robert N. (1970). Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World. New York: Harper & Row.
Cox, James L. (2007). From Primitive to Indigenous: The Academic Study of Indigenous Religions. Aldershot: Ashgate.
Eliade, Mircea. (1959). The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York: Harcourt, Brace & World.
Geertz, Clifford. (1960). The Religion of Java. Glencoe: Free Press.
Ostrom, Elinor. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Putnam, Robert D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
Taylor, Charles. (1994). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.
Weber, Max. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.
Teori Pendidikan, Kepemimpinan, dan Sosiologi Hukum
Burns, James MacGregor. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Dewantara, Ki Hadjar. (1962). Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
Freire, Paulo. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Herder and Herder.
Nonet, Philippe & Selznick, Philip. (1978). Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row.
Regulasi, Putusan Hukum, dan Data Kebijakan Nasional
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Kolom Agama bagi Penghayat Kepercayaan).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).
Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kemendikbudristek RI — Data Inventarisasi Organisasi dan Komunitas Penghayat Kepercayaan di Indonesia.











