Akar Spiritualitas Nusantara (1) Melampaui Sekat Administrasi Iman

Penulis: 
Anggapan spiritualitas Nusantara baru lahir setelah kedatangan pengaruh India, Arab, atau Eropa merupakan kekeliruan sejarah yang mendasar. Bentang spiritual dari barat hingga timur Indonesia membuktikan kedalaman peradaban batin masyarakat kepulauan.

Bergeser ke Jawa Barat dan Banten, komunitas Sunda Wiwitan di Kanekes maupun Cigugur memegang teguh pikukuh. Prinsip spiritual ini mewajibkan manusia menjaga keseimbangan ekosistem alam tanpa mengubah tatanan kosmos secara serakah.

Sementara itu, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, jejak Kapitayan memperlihatkan pemujaan masyarakat Jawa kuno terhadap Sanghyang Taya, Yang Maha Tak Terbayangkan. Laku spiritual ini diwujudkan melalui semadi, sesaji, dan etika budi pekerti luhur.

Kekayaan serupa berdenyut kuat di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Masyarakat pegunungan Bali Aga di Tenganan dan Trunyan merawat tradisi spiritual pra-Majapahit yang menekankan kesederhanaan ritual serta solidaritas komunal desa adat yang egaliter.

Di Pulau Lombok, suku Sasak mengembangkan Wetu Telu, sebuah praktik spiritual unik yang memadukan tasawuf Islam awal dengan kosmologi leluhur. Fenomena akulturatif ini menunjukkan daya lentur budaya Nusantara dalam menyerap pengaruh luar.

Lebih ke timur di Nusa Tenggara Timur, masyarakat Sumba menghidupi Marapu yang memosisikan arwah leluhur sebagai jembatan spiritual menuju Sang Pencipta. Sementara masyarakat Lamaholot di Flores Timur memuja Lera Wulan Tanah Ekan melalui Halaika.

Di pedalaman Kalimantan, suku Dayak menganut Kaharingan yang memandang semesta penuh daya spiritual dari Ranying Hatalla Langit. Meski sempat diintegrasikan secara administratif ke dalam Hindu Dharma, akar kosmologinya tetap bertumpu pada adat Dayak.

Sulawesi pun menyimpan warisan mendalam melalui Aluk Todolo di Toraja yang mengatur siklus hidup, pertanian, dan etika sosial. Di Sidrap, masyarakat Bugis merawat Tolotang yang berakar pada kitab kuno Lontara dan pemujaan Dewata Seuwae.

Di Sulawesi Utara, masyarakat Minahasa memelihara tradisi Tonaas Walian, di mana pemimpin ritual adat sekaligus menjadi penjaga keseimbangan ekologis. Adapun di Pulau Seram, Maluku, keyakinan Naurus mengikat kedewasaan suku Nuaulu dengan kewajiban menjaga kelestarian hutan.

Data inventarisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat lebih dari 180 organisasi penghayat kepercayaan dengan ratusan subkomunitas di seluruh Indonesia. Angka ini melampaui anggapan umum yang kerap menyederhanakannya menjadi belasan kelompok semata.

Secara sosiologis, lanskap spiritual ini bekerja layaknya spons kultural, sebagaimana dianalisis antropolog Clifford Geertz. Budaya Nusantara menyerap unsur-unsur baru dari luar dan mengolahnya menjadi sintesis kreatif tanpa pernah mencabut akar lokalnya.

Sosiolog agama Robert N. Bellah bahkan memandang tradisi spiritual lokal sebagai fondasi penting bagi terbentuknya civil religion atau agama sipil. Nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat menjadi perekat moral yang melampaui sekat-sekat sektarian.

Marginalisasi terhadap agama leluhur sejatinya berakar pada warisan epistemologi kolonial. Para orientalis dan birokrat Hindia Belanda melabeli kepercayaan lokal sebagai animisme atau dinamisme yang dianggap berada pada tangga evolusi peradaban paling rendah.

Stigma evolusioner tersebut sayangnya diwarisi oleh politik hukum pascakemerdekaan. Sejak diterbitkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 hingga penyeragaman enam agama resmi pada era Orde Baru, negara menarik garis demarkasi tegas antara agama dan kepercayaan.

Dampaknya merembet ke ranah administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Negara secara tidak langsung memaksa jutaan penghayat kepercayaan memilih antara kehilangan hak-hak sipil atau menanggalkan identitas spiritual leluhurnya.

Bagikan Tulisan Ini