Menurut Wanto, peristiwa keracunan massal pada 1988 di wilayah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, menjadi salah satu tragedi yang meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.
Saat itu, tempe bongkrek yang diproduksi oleh perajin dari Desa Kracak dibawa dan dipasarkan ke wilayah tersebut. Produk tersebut kemudian diduga menjadi sumber keracunan.
Peristiwa tersebut mengakibatkan hampir 50 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
Kejadian itu sempat memicu kepanikan dan persoalan sosial di tengah masyarakat, terutama terhadap pihak yang dituding berkaitan dengan penjualan tempe bongkrek tersebut.
“Setahu saya, sumbernya waktu itu dikaitkan dengan lingkungan sekitar sini. Bahkan jaraknya hanya sekitar tiga rumah dari tempat saya. Sempat geger dan panik karena tiba-tiba ada tudingan bahwa ada yang menjual tempe bongkrek atau tempe bosok,” ujarnya mengenang.
Wanto menuturkan, situasi saat itu membuat pihak yang dituding terlibat merasa ketakutan.
Masyarakat sendiri belum memahami secara utuh penyebab keracunan maupun proses yang menyebabkan produk tersebut membahayakan kesehatan.
Ia berharap, penelitian yang melibatkan Agranoff dan Unsoed dapat memberikan penjelasan berdasarkan bukti ilmiah mengenai peristiwa tersebut.
Menurutnya, kajian itu penting bukan hanya untuk mengetahui keberadaan asam bongkrek, tetapi juga mengungkap sejarah, faktor lingkungan, serta kaitannya dengan keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
“Sebagai warga desa, saya merasa ada orang yang peduli dengan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kita semua, apalagi beliau seorang ilmuwan dan penelitian ini juga melibatkan Unsoed,” ujarnya.
Wanto juga berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kracak dan wilayah Lumbir yang memiliki keterkaitan sejarah dengan tragedi tersebut.
Dengan demikian, peristiwa serupa tidak hanya dikenang sebagai sejarah kelam, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi peningkatan kewaspadaan terhadap keamanan pangan. (*)
