BANYUMAS, KYAIMENTERI.ID – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan pentingnya akurasi data sosial ekonomi untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran sekaligus memperluas penjangkauan anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan pengarahan, monitoring, dan evaluasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) bersama Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, di Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Minggu (1/11/2026) malam.
“Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui jalur formal mulai dari RT/RW hingga pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos,” ujar Gus Ipul. Kegiatan dihadiri sekitar 3.500 peserta, terdiri atas pendamping PKH, ketua RT/RW, agen Perlinsos, dan operator desa.
Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai belum tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah mendorong integrasi data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.
Gus Ipul juga meminta RT/RW dan pemerintah desa berperan aktif membantu mengidentifikasi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Data yang akurat sangat penting untuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang perlu mendapatkan kesempatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Karena itu, keterlibatan RT/RW dan pemerintah desa sangat diperlukan dalam proses penjangkauan,” ungkapnya.
Selain itu, Kemensos mengembangkan Perlinsos Digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengenalan wajah (face recognition) untuk memperkuat registrasi serta verifikasi penerima bantuan.
Perlinsos Digital juga mengintegrasikan data penerima bantuan dengan data kependudukan, pertanahan, kelistrikan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Identitas penerima bantuan nantinya akan terekam melalui teknologi pengenalan wajah atau face recognition dan masuk dalam basis data Perlinsos Digital,” jelasnya.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan, Banyumas menjadi satu dari 42 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial tahun 2026.
Hingga saat ini, sebanyak 209.176 dari total 649.343 kepala keluarga (KK) telah terregistrasi atau mencapai 32,21 persen. Pemkab Banyumas menargetkan capaian registrasi meningkat menjadi 50 persen hingga akhir Desember 2026.
“Proses registrasi masih terus berjalan, dan hingga akhir Desember 2026, kita targetkan cakupannya dapat mencapai 50 persen dari seluruh KK di Banyumas,” kata Sadewo.
Ia meminta camat, ketua RT/RW, operator SIKS-NG, agen Perlinsos, dan SDM PKH memperkuat pendampingan masyarakat. Sadewo juga menyoroti ketidaksesuaian data desil kesejahteraan yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
“Digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi membangun reformasi proses bisnis, integrasi data penerima, dan verifikasi digital. Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, berorientasi pada manusia, dan berbasis data,” tegasnya.
Melalui penguatan DTSEN dan Perlinsos Digital, pemerintah berharap perlindungan sosial serta penjangkauan Sekolah Rakyat semakin tepat sasaran sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan dan kesempatan pendidikan. (*)
