TANGERANG, KYAIMENTERI.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merevitalisasi 836 sekolah luar biasa (SLB) pada 2026. Program ini diarahkan untuk menghadirkan bangunan sekolah yang aman, aksesibel, serta dilengkapi fasilitas pembelajaran sesuai kebutuhan murid penyandang disabilitas.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan finalisasi desain teknis atau detailed engineering design (DED) dan bimbingan teknis di Tangerang, Banten. Perencanaan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga penyediaan ruang dan fasilitas yang mendukung pembelajaran, pendampingan, serta pengembangan kemandirian murid.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak penyandang disabilitas. Karena itu, kondisi bangunan dan fasilitas sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
“Revitalisasi ini bukan tujuan, tetapi sarana untuk menghadirkan gedung sekolah yang representatif dan pendidikan yang unggul,” ujar Mu’ti saat membuka kegiatan di Tangerang, Senin (2/11/2026) sebagaimana dikutip dari siaran pers kemendikdasmen.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmen Diksus) Tatang Muttaqin menyampaikan, kebutuhan perbaikan sarana pendidikan di Indonesia masih besar. Berdasarkan data Dapodik yang disampaikannya, lebih dari 900 ribu ruang kelas mengalami kerusakan sedang dan berat sehingga membutuhkan penanganan.
“Di balik angka-angka tersebut ada jutaan anak yang menanti ruang belajar yang aman, nyaman, sekaligus layak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus di SLB,” kata Tatang.
Program revitalisasi SLB merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto sekaligus pelaksanaan Asta Cita keempat. Bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola. Dengan mekanisme tersebut, sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan serta dapat melibatkan masyarakat dan memanfaatkan bahan bangunan dari lingkungan sekitar.
Tatang mengingatkan kepala sekolah agar menggunakan bantuan sesuai kebutuhan dan rencana yang telah disusun. Ia juga meminta mereka tidak menanggapi permintaan yang menyimpang dari peruntukan bantuan.
Pengawasan program melibatkan Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan, termasuk terkait kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Kebutuhan fasilitas setiap SLB berbeda-beda. Pelaksana Tugas Kepala SLBN Surade, Rhadeya Phawitra, mengatakan sekolahnya membutuhkan ruang serbaguna, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), dan ruang keterampilan.
Bangunan yang sudah tua dan kondisi atap yang bermasalah memengaruhi kenyamanan kegiatan belajar. Instalasi listrik yang tidak stabil juga menjadi kendala karena dapat mengganggu penggunaan perangkat elektronik, termasuk Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP).
Selain kondisi bangunan, aksesibilitas menjadi faktor penting agar murid dapat mengikuti kegiatan sekolah secara mandiri. Bagi peserta didik dengan hambatan motorik, jalur yang sulit dilalui dapat membatasi mobilitas dan interaksi mereka.
Sebaliknya, fasilitas yang aksesibel memungkinkan pengguna kursi roda menjangkau ruang kegiatan dan berinteraksi dengan teman-temannya.
