Oleh: Gunawan Trihantoro,
Sekretaris Kreator Era AI Jawa Tengah dan Ketua Satupena Blora.
Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar makanan dalam sebuah program pemenuhan gizi.
Di balik setiap makanan yang disajikan, ada manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan diperlakukan dengan penuh tanggung jawab.
Karena itu, ketika muncul sebuah video yang memperlihatkan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat candaan yang dinilai menyinggung korban dugaan persoalan keamanan pangan, publik patut mengambil pelajaran.
Kasus tersebut bukan semata-mata tentang sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial.
Lebih jauh, kasus ini menyentuh persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan sosial, yaitu empati ketika berhadapan dengan penderitaan orang lain.
Badan Gizi Nasional (BGN) DIY telah memberikan teguran terhadap pegawai SPPG tersebut.
BGN juga menyampaikan bahwa persoalan yang berkaitan dengan keamanan pangan dan berdampak kepada penerima manfaat semestinya disikapi secara serius, penuh empati, dan kemanusiaan.
Sikap tersebut penting karena korban dalam sebuah persoalan kesehatan bukanlah objek hiburan.
Mereka adalah manusia yang mungkin sedang menghadapi rasa sakit, kecemasan, trauma, bahkan kehilangan rasa aman terhadap makanan yang sebelumnya mereka percaya.
Dalam situasi seperti itu, respons yang paling tepat semestinya adalah kepedulian.
Bukan olok-olok. Bukan candaan. Apalagi ketika candaan tersebut berpotensi memperdalam luka psikologis orang yang sedang mengalami musibah.
Kita tentu perlu membedakan antara niat seseorang dengan dampak dari sebuah tindakan. Seseorang mungkin merasa dirinya hanya bercanda dan tidak bermaksud menyakiti siapa pun.
Namun, komunikasi tidak hanya ditentukan oleh niat pembicara. Ada konteks, situasi, serta perasaan orang lain yang harus dipertimbangkan.
Di sinilah pentingnya kedewasaan dalam menggunakan media sosial.
Apa yang dianggap lucu oleh seseorang belum tentu lucu bagi orang lain. Terlebih ketika humor tersebut bersinggungan dengan penyakit, musibah, keselamatan, atau penderitaan manusia.
Media sosial juga membuat persoalan menjadi semakin kompleks. Sebuah video yang awalnya mungkin dibuat untuk lingkungan terbatas dapat menyebar kepada ribuan bahkan jutaan orang.
Ketika seseorang membawa identitas lembaga atau profesinya, perilaku personal di ruang digital juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi tempat ia bekerja.
Karena itu, literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi.
Literasi digital juga harus mengajarkan kapan seseorang harus berbicara, apa yang pantas disampaikan, dan bagaimana mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum menekan tombol unggah.
Hal ini menjadi semakin penting bagi mereka yang bekerja dalam pelayanan publik.
Pegawai SPPG bukan hanya bekerja menyiapkan dan mendistribusikan makanan. Mereka berada dalam sebuah ekosistem pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penerima manfaat.
Ada tanggung jawab profesional di sana. Ada pula tanggung jawab moral.
Ketika seseorang menerima makanan dalam program pemenuhan gizi, sesungguhnya ia tidak hanya menerima makanan. Ia menerima sebuah pelayanan yang membawa harapan terhadap kesehatan dan kualitas hidup.
Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan keamanan pangan harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi yang serius.
Jika terjadi persoalan, yang perlu dicari adalah penyebabnya. Prosedur perlu diperiksa. Pengawasan perlu diperkuat. Kompetensi petugas perlu ditingkatkan.
Tujuannya bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Dalam konteks inilah kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan karakter bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan pemenuhan gizi.
Pelayanan publik membutuhkan kemampuan teknis, tetapi kemampuan teknis saja tidak cukup.
Dibutuhkan pula kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi, kedewasaan emosional, tanggung jawab, dan terutama empati.
Empati sebenarnya merupakan kemampuan sederhana: mencoba melihat sebuah persoalan dari sudut pandang orang lain.
Jika kita berada pada posisi seseorang yang sedang sakit, apakah kita akan merasa nyaman ketika kondisi kita dijadikan bahan candaan?
Jika anggota keluarga kita menjadi korban suatu persoalan kesehatan, apakah kita akan menganggap candaan mengenai musibah tersebut sebagai sesuatu yang biasa?
Pertanyaan sederhana semacam ini dapat menjadi latihan penting sebelum seseorang berkomunikasi di ruang publik.
Sebab, peradaban tidak hanya dibangun melalui kecanggihan teknologi, tetapi juga melalui kemampuan manusia untuk menjaga perasaan dan martabat manusia lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri memiliki tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan kepercayaan publik.
Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga melalui kualitas, keamanan, transparansi, tanggung jawab, dan sikap manusiawi para pelaksananya.
Ketika terjadi persoalan, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan penanganan yang bertanggung jawab.
Masyarakat juga membutuhkan keyakinan bahwa keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas.
Karena itu, setiap tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan tersebut perlu dijadikan bahan pembelajaran bersama.
Teguran terhadap pegawai yang bersangkutan dapat menjadi bagian dari pembelajaran kelembagaan. Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan adanya perbaikan budaya kerja secara menyeluruh.
Setiap petugas perlu memahami bahwa bekerja dalam pelayanan masyarakat berarti membawa amanah.
Amanah itu bukan hanya menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur, tetapi juga menjaga martabat orang yang dilayani.
Ke depan, penguatan pelatihan bagi petugas SPPG dapat mencakup bukan hanya aspek teknis pengolahan makanan dan keamanan pangan, tetapi juga etika pelayanan publik, komunikasi krisis, literasi digital, serta pendidikan empati.
Dengan demikian, standar pelayanan tidak berhenti pada bagaimana makanan diproduksi dan didistribusikan.
Standar tersebut juga mencakup bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya.
Kita tentu tidak berharap sebuah persoalan yang menyangkut penderitaan masyarakat kembali menjadi bahan candaan.
Sebaliknya, setiap kejadian semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun budaya kerja yang lebih manusiawi.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak setiap hal layak dijadikan konten.
Di tengah budaya viral yang sering mendorong orang mengejar perhatian, kita tetap membutuhkan rem moral.
Tidak semua yang bisa direkam harus diunggah. Tidak semua yang dianggap lucu harus dibagikan.
Kadang-kadang, kedewasaan justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk memilih diam ketika perkataannya berpotensi melukai orang lain.
Pada akhirnya, pelayanan kepada masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan dan prosedur. Ia membutuhkan hati.
Sebab, di balik setiap piring makanan ada manusia yang menitipkan harapan, ada keluarga yang menunggu anaknya sehat, dan ada masyarakat yang mempercayakan sebagian urusan penting kehidupannya kepada negara.
Maka, jangan pernah menjadikan penderitaan manusia sebagai bahan hiburan.
Mari menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran bersama bahwa empati bukan kelemahan, melainkan fondasi penting dalam pelayanan publik.
Karena makanan bergizi bukan hanya tentang apa yang masuk ke tubuh.
Lebih dari itu, ia adalah tentang bagaimana manusia memberikan pelayanan dengan ilmu, tanggung jawab, penghormatan, dan hati.
