JAKARTA, KYAIMENTERI.ID – Pemulihan layanan pendidikan pascabencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 187 satuan pendidikan serta membangun 672 Ruang Kelas Sementara (RKS) di NTT.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Senin (14/9/2026) mengatakan pemulihan tersebut merupakan hasil gotong royong berbagai pihak guna memastikan layanan pendidikan di wilayah terdampak tetap berjalan.
Ia menegaskan Kemendikdasmen terus mempercepat pemulihan agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung optimal.
“Kemendikdasmen terus berkomitmen mendukung proses pemulihan layanan pendidikan di NTT agar kegiatan pembelajaran kembali berlangsung secara optimal dan seluruh murid tetap memiliki ruang untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita,” ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti.
Berdasarkan data per 14 September 2026 Kemendikdasmen terus melakukan percepatan dengan mulai menyalurkan bantuan revitalisasi tahap pertama bagi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana serta dengan membangun Ruang Kelas Sementara (RKS).
Bantuan revitalisasi mulai diberikan secara bertahap kepada 187 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp50 miliar.
Revitalisasi ini mencakup 140 satuan PAUD dengan nilai Rp500 juta, 5 SLB senilai Rp6,45 miliar, 2 PKBM dan 1 SKB dengan total Rp1 miliar, serta 39 SMK dengan nilai Rp42,2 miliar.
Sementara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, proses verifikasi dan validasi telah dilakukan. Penghitungan kebutuhan revitalisasi masih berlangsung.
Selain bantuan revitalisasi, Kemendikdasmen juga melakukan percepatan pemulihan dengan menyalurkan bantuan RKS sebanyak 672 unit dengan total anggaran Rp 3,5 miliar.
Bantuan RKS ini menjangkau 194 RKS PAUD, 12 RKS SLB, dan 372 RKS SMK dengan nilai Rp4 juta per RKS.
Selain itu juga menjangkau 65 RKS SMP dan 29 RKS SMA dengan nilai Rp15 juta per RKS.
Dari sisi pembelajaran, sebanyak 2.447 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
Sebanyak 487 satuan pendidikan sudah kembali menggunakan ruang kelas secara normal.
Sementara 1.960 lainnya masih melaksanakan pembelajaran dalam kondisi darurat, baik di tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas sementara.
Pemulihan tidak hanya menyasar sarana pendidikan. Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi mengatakan, pendampingan psikososial telah diberikan kepada 75 sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra.
Kemendikdasmen juga menyiapkan pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah. Mereka nantinya mendukung pendampingan terhadap sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.
“Langkah ini dilakukan untuk kembali membangun mental dan semangat para warga sekolah agar proses pembelajaran kembali pada situasi normal,” tutur Saryadi.
Untuk mendukung pembelajaran darurat, Kemendikdasmen juga telah mendistribusikan tenda kelas senilai total Rp5,5 miliar. Bantuan tersebut telah disalurkan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Sikka, Ngada, dan Ende.
Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan awal senilai Rp6 miliar ke tujuh kabupaten terdampak. Bantuan itu berupa 10 ribu paket makanan anak, 1.000 paket sembako, 5.500 school kit, 1.500 family kit, dan 10 ribu buku bacaan.
Saryadi mengapresiasi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di NTT yang telah menerbitkan surat edaran maupun keputusan mengenai penyelenggaraan pendidikan pascabencana. Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.
Kemendikdasmen juga menyalurkan santunan bagi warga sekolah yang meninggal dunia maupun mengalami luka akibat gempa.
Total santunan mencapai Rp330 juta, terdiri atas Rp5 juta bagi peserta didik yang meninggal, Rp10 juta bagi guru yang meninggal, Rp2 juta bagi guru yang mengalami luka, serta Rp1 juta bagi peserta didik yang mengalami luka.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk terus bergotong royong memastikan hak pendidikan anak-anak NTT tetap terpenuhi, sekalipun dalam kondisi darurat,” kata Saryadi.
