BANYUMAS, KYAIMENTERI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menghibahkan lahan seluas 67.506 meter persegi kepada Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Selain menyiapkan lahan, Pemkab Banyumas juga membentuk tim teknis pengelolaan Sekolah Rakyat yang terdiri atas enam subsatgas.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Dedy Noerhasan, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bermutu sekaligus memutus rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang bermutu, sejalan dengan upaya kami mewujudkan Banyumas PAS (Produktif, Adil, dan Sejahtera) dan memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Dedy saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Banyumas, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, enam subsatgas yang dibentuk menangani bidang sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen siswa, kurikulum, penganggaran, serta komunikasi publik.
Selain itu, pemerintah daerah telah menerbitkan izin pendirian dan menyerahkan Sekolah Rakyat Menengah Pertama ke-13 di Banyumas. Pemkab juga menetapkan proses transisi menuju sekolah permanen.
Pada tahun ajaran 2026/2027, SRT 1 Banyumas melayani sebanyak 340 siswa dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
Jumlah tersebut termasuk 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen serta 49 siswa dari sekolah rintisan di Sentra Satria.
Selain mengikuti pembelajaran akademik, para siswa mendapatkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mencakup bidang sains, olahraga, kepemimpinan keagamaan, dan lingkungan.
Sekolah juga mengembangkan keterampilan vokasional melalui kegiatan tata boga, batik ecoprint, kerajinan tangan, dan hidroponik.
Kepala Sentra Satria Baturraden, Darmanto, menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Kendala tersebut meliputi kebutuhan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, sumber belajar, serta fasilitas pendukung kegiatan asrama.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti pentingnya kesiapan sistem pendampingan peserta didik, terutama keterlibatan guru, wali asuh, dan wali asrama.
Menurutnya, seluruh unsur tersebut harus mampu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa.
“Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kesiapan sistem secara internal, bagaimana para guru, kemudian wali asuh, dan wali asrama, semuanya bisa bekerja sama. Jadi saya kira ini yang penting untuk dilakukan,” ujarnya.
Atalia juga menekankan perlunya pembentukan satuan tugas serta penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses siswa sebagai langkah pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.
Ia mengapresiasi keterbukaan pihak sekolah dalam menerima masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi dapat dikoordinasikan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI tersebut dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat sekaligus melihat langsung pelaksanaan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. (*)











