JAKARTA, KYAIMENTERI.ID – Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan mendapat dukungan dari DPR RI.
Komisi X DPR RI secara resmi menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2027 Kemendikdasmen.
Selain menyetujui Pagu Indikatif awal sebesar Rp58,2 triliun lebih, Komisi X DPR RI juga sepakat menyetujui usulan tambahan anggaran. Kesepakatan tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Mendikdasmen di Jakarta, Rabu (17/6).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan, seluruh perencanaan anggaran 2027 ini dirancang untuk menopang agenda besar nasional. Program kerja yang disusun bakal menjadi fondasi bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan visi Asta Cita Presiden serta berbagai prioritas pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Abdul Mu’ti, Rabu (17/6).
Demi menutup celah kekurangan anggaran pada sejumlah program vital, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40,7 triliun. Kementerian juga mengusulkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan—terdiri atas DAK fisik dan nonfisik—senilai Rp38,5 triliun.
Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh dan menyetujui seluruh usulan tambahan tersebut guna mengamankan program-program prioritas yang belum terakomodasi secara maksimal.
Beberapa program mendesak tersebut meliputi dukungan program Wajib Belajar 13 Tahun, afirmasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pemenuhan kualifikasi S-1/D-IV. Selain itu, anggaran ini disiapkan untuk membiayai Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), beasiswa prestasi, pelaksanaan asesmen satuan pendidikan, hingga program kebahasaan.
Selain memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
Program yang akan diperkuat antara lain Digitalisasi Pembelajaran, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial, pengembangan talenta dan prestasi peserta didik. Kementerian juga memprioritaskan pengembangan talenta peserta didik lewat Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penguatan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
Catatan Fraksi
Kendati memberikan lampu hijau, para anggota Komisi X DPR RI menyertakan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menekankan agar program Wajib Belajar 13 Tahun mendapat afirmasi khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Fraksi ini juga mendesak adanya pendampingan teknis digitalisasi bagi guru guna mendongkrak skor literasi dan numerasi nasional, serta penguatan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Fraksi Partai Golkar menyetujui seluruh anggaran dengan catatan kementerian harus mampu menuntaskan problem mendasar guru. Isu krusial seperti pemenuhan tunjangan, kepastian karier, optimalisasi PPG, hingga internalisasi nilai Pancasila dan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) menjadi sorotan utama.
Sejalan dengan itu, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi paparan kementerian dan berkomitmen mengawal realisasi anggaran agar mampu mencapai target maksimal visi Asta Cita Presiden.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem menilai alokasi awal masih jauh dari kebutuhan nyata di lapangan. NasDem menyetujui tambahan anggaran dengan memberikan 11 poin catatan kritis, yang mencakup percepatan rehabilitasi sarana di daerah 3T, pemenuhan kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN, peningkatan investasi sains-teknologi, hingga penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh pagu indikatif beserta usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen TA 2027 yang telah disetujui ini selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran pendidikan demi kontribusi nyata pada peningkatan mutu SDM Indonesia yang unggul dan berkarakter.
