JAKARTA, KYAIMENTERI.ID — Komisi X DPR RI memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mendapatkan kesepakatan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan usulan tambahan anggaran itu dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (1/9/2026).
“Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun, untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Sebelumnya, Pagu Anggaran Kemendikdasmen TA 2027 telah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp58,24 triliun.
Namun, Abdul Mu’ti menilai tambahan pada tahap Pagu Anggaran tersebut masih belum optimal untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Kemendikdasmen.
Pagu sebesar Rp61,10 triliun telah ditetapkan alokasinya melalui Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Selanjutnya, pagu yang telah ditetapkan tersebut akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI bersama usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun untuk memperoleh kesepakatan.
“Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” kata Abdul Mu’ti.
Fokus pada Program Prioritas Pendidikan
Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun tersebut akan diarahkan untuk sejumlah program prioritas.
Rinciannya, Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp115,25 triliun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp35,81 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3,69 triliun, Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Rp235,73 miliar, serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2,77 triliun.
Salah satu sasaran utama tambahan anggaran tersebut adalah memperluas cakupan revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu satuan pendidikan.
Selain itu, anggaran tambahan juga diarahkan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi jenjang SD dan SMP, sekaligus memperkuat bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.
“Perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 100 ribu Satdik sesuai arahan Bapak Presiden, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid,” jelasnya.
Dukungan untuk Peningkatan Kompetensi Guru
Usulan tambahan anggaran juga mencakup penguatan dukungan bagi guru. Salah satunya melalui keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru hingga jenjang S1/D4.
Menurut Abdul Mu’ti, perluasan sasaran dan keberlanjutan program tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
“Perluasan sasaran dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk peningkatan kompetensi ke jenjang S1/D4,” ujarnya.
Usulan tambahan anggaran itu mendapat dukungan dari sejumlah anggota Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, menyatakan persetujuannya terhadap Pagu Anggaran Kemendikdasmen TA 2027 sekaligus usulan tambahan anggaran tersebut.
“Kami Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan setuju atas pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 dan usulan tambahan anggarannya dengan berharap kualitas layanan pendidikan kita semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI dan Mendikdasmen atas upaya memperjuangkan harapan para guru di Indonesia. Fraksi PAN juga menyatakan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen.
“Kami Fraksi PAN menyampaikan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggarannya, semoga terealisasi dan menjadi kenyataan,” ungkap Hoerudin.
Dengan dukungan Komisi X, usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun tersebut selanjutnya akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Pemerintah berharap dukungan anggaran dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan tepat sasaran. (*)
