JAKARTA, KYAIMENTERI.ID – Kampus Muhammadiyah di Papua kian berkembang di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Kristen. Ini tak lepas dari gerakan Muhammadiyah yang turut aktif ambil bagian dalam mencerdaskan pendidikan bangsa dan terbuka bagi semua suku dan agama.
Kajian tentang keberhasilan Muhammadiyah di Papua pada bidang pendidikan ini disampaikan akademisi dari Universitas Islam Negeri Sorong, Ismail Suwardi Wekke dalam Symposium ke-9 Jurnal Antropologi Indonesia (ISJAI 9) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Kamis (6/8/2026).
Menurut Ismail, keberhasilan Muhammadiyah di Papua tidak lepas dari pendekatan dakwah kultural.
Dakwah tidak dijalankan melalui kontestasi teologis ataupun upaya konversi agama, melainkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama akses terhadap pendidikan yang bermutu.
Dalam konteks Papua, kata dia, pendidikan menjadi bentuk dakwah bil hal atau dakwah melalui tindakan nyata.
Ismail menjelaskan terdapat tiga faktor yang mendorong tingginya penerimaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah di Papua.
Pertama, Muhammadiyah menghormati tanah adat dan hak ulayat masyarakat setempat.
Lembaga pendidikan dibangun dengan memperhatikan ruang sosial yang didominasi masyarakat Kristen serta tradisi adat Papua sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
Kedua, sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah membuka ruang bagi siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik non-Muslim.
Sejumlah sekolah menerima siswa Kristen, mempekerjakan guru beragama Kristen, sekaligus menyediakan guru pendidikan agama Kristen.
Ketiga, Muhammadiyah menjaga komunikasi yang intensif dengan organisasi keagamaan, pemimpin gereja, dan tokoh adat.
Hubungan tersebut membantu membangun kepercayaan sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dari proses itu muncul fenomena yang oleh Ismail disebut sebagai “Muhammadiyah Kristen” (MuKri).
Istilah tersebut merujuk pada siswa dan mahasiswa non-Muslim yang menempuh pendidikan di lembaga Muhammadiyah, menyerap nilai-nilai seperti disiplin, etos kerja, dan semangat pelayanan, tetapi tetap mempertahankan keyakinan Kristen mereka.
Data yang dipaparkan Ismail menunjukkan tingginya partisipasi mahasiswa non-Muslim di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah di Papua.
Di UNIMUDA Sorong yang berdiri pada 2004 dan memiliki lebih dari 6.000 mahasiswa, sekitar 75 persen mahasiswa beragama non-Muslim. Kampus tersebut juga mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum budaya.
Universitas Muhammadiyah Papua di Jayapura yang berdiri pada 2020 memiliki lebih dari 1.500 mahasiswa dengan sekitar 60 persen di antaranya non-Muslim. Kampus ini mengembangkan kajian kehutanan adat dan berbagai program berbasis komunitas.
Sementara itu, STKIP Muhammadiyah Manokwari yang berdiri pada 2009 memiliki sekitar 1.200 mahasiswa dengan sekitar 65 persen mahasiswa non-Muslim serta mengembangkan pendidikan bagi wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Di ITB Muhammadiyah Bintuni yang berdiri pada 2020 dengan sekitar 1.000 mahasiswa, proporsi mahasiswa non-Muslim mencapai sekitar 50 persen melalui pendekatan dialog dan adaptasi dengan masyarakat setempat.
Menurut Ismail, lembaga pendidikan Muhammadiyah di Papua telah menjadi instrumen mobilitas sosial bagi Orang Asli Papua. Selain membuka akses terhadap pendidikan, lembaga-lembaga tersebut juga memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas diri, memperoleh pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Karena itu, kemajuan pendidikan Muhammadiyah di Papua tidak hanya menunjukkan berkembangnya lembaga pendidikan Islam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat menjadi jembatan integrasi sosial dan keagamaan melalui pelayanan, penghormatan terhadap adat, serta pendekatan yang inklusif.
