TANGERANG, KYAIMENTERI ID — Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) melalui Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) menggelar Women Empowerment Camp (WEC) di Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Jumat (6/11/2026).
Agenda tingkat nasional ini menyoroti tingginya angka pernikahan dini serta Praktik Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP) di masyarakat.
Project Manager Voice sekaligus Ketua Bidang PUG PP IPM, Fajry Annur, menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar seremonial.
“Masa depan anak tidak boleh ditentukan oleh perkawinan yang terlalu dini, dan tubuh perempuan wajib dihormati. Kita belajar hari ini untuk berani mengajarkan dan mengedukasi masyarakat saat kembali ke daerah masing-masing nanti,” tegas Fajry.
Mengusung tema “Phenomenon of Children Having Children and the Tradition of Female Genital Mutilation,” kegiatan ini bertujuan untuk mencetak agen perubahan di tingkat pelajar.
Sikap tegas juga disampaikan oleh Ketua Umum PP IPM, Dany Rahmat Muharram. Ia menyatakan bahwa pengarusutamaan gender bagi IPM bukanlah sekadar penjenamaan atau slogan kosong, melainkan ikhtiar ideologis untuk memberantas marginalisasi dan penindasan.
“Perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, bukan sekadar figuran atau pajangan dalam etalase organisasi di tengah struktur yang mungkin masih patriarkis,” ujar Dany yang mendorong partisipasi aktif perempuan terpelajar di ruang publik.
Inisiatif advokasi ini mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Banten.
Sekretaris Umum PW Muhammadiyah Banten, Zakaria Syafei, menyoroti akar budaya dan pola pikir pragmatis masyarakat di beberapa daerah—seperti meminggirkan pendidikan formal demi cepat mencari uang—yang masih kerap mengekang perempuan.
“Pola pikir kolot ini harus diubah. Di era modern, perempuan dituntut berkiprah di ruang publik dan menjadi pemimpin. Pemberdayaan perempuan adalah perkara krusial yang sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam,” kata Zakaria.
Urgensi isu ini sangat terasa bagi Banten sebagai tuan rumah. Perwakilan PW IPM Banten, Nur Ida Ersafabanyo, menyebut isu P2GP (sunat perempuan) dan pernikahan dini masih menjadi persoalan mendesak, khususnya di kawasan Lebak dan Pandeglang.
Melalui WEC, ia berharap kesadaran generasi muda akan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan semakin meluas.
Kegiatan WEC ini dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026 dengan melibatkan 35 peserta delegasi terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.
Selama tiga hari, para peserta akan mengikuti masa inkubasi berupa pendalaman materi, diskusi kritis, hingga perumusan rekomendasi langkah preventif untuk diterapkan di daerah masing-masing. (*)
