JAKARTA, KYAIMENTERI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, setiap alokasi anggaran harus berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat. Pengelolaan dana juga diarahkan agar efektif, efisien, dan akuntabel.
“Setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran,” tegas Kepala BGN Sudaryono pada RDP bersama Komisi IX DPR RI, dalam siaran pers yang dikutip kyaimenteri.id.
Dukungan anggaran pun disiapkan. BGN mendapat alokasi Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027. Ada efisiensi sebesar Rp 30 triliun dari pagu indikatif sebesar 270,2 triliun.
Meskipun mengalami penyesuaian, BGN tetap memprioritaskan pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran utama melalui pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Anggaran tersebut disepakati bersama Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (17/9/2026).
Dari total anggaran BGN, Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen digunakan untuk dukungan manajemen.
Porsi terbesar anggaran pemenuhan gizi nasional dialokasikan untuk MBG.
Nilainya mencapai sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen. Adapun Rp373,30 miliar disiapkan untuk kegiatan teknis non-MBG.
Pada 2027, BGN menargetkan MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sasaran tersebut terdiri atas 60.599.777 anak sekolah dengan anggaran Rp198,96 triliun.
Selain itu, sebanyak 11.865.109 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapat alokasi Rp33,54 triliun.
Perluasan cakupan penerima manfaat akan dibarengi penguatan kualitas layanan. Termasuk keamanan pangan, pengawasan, validitas data, dan tata kelola program.
Sudaryono menyebut, peningkatan jumlah penerima manfaat harus berjalan beriringan dengan kualitas pelaksanaan di lapangan.
“Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyediaan makanan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegasnya.
