DOMPU, KYAIMENTERI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah dinilai perlu ikut mengawal pelaksanaan program agar anggaran negara yang dibelanjakan di daerah turut menggerakkan pelaku usaha lokal.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hu’u, Kabupaten Dompu, Gunawan, berharap jangan sampai pasar lokal justru menjadi penonton di daerahnya sendiri, sementara perputaran anggaran negara yang masuk melalui Program MBG lebih banyak dinikmati pelaku usaha dari luar daerah.
Perkuat Ekonomi Lokal
“Uang negara yang turun dan dibelanjakan di daerah seharusnya dapat menjadi instrumen untuk membantu pertumbuhan sekaligus memperkuat ekonomi lokal,” ujar Gunawan, Jumat (28/8/26).
Ia menjelaskan, apabila anggaran MBG dimanfaatkan untuk menyerap hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta produk UMKM masyarakat setempat, maka perputaran uang akan lebih banyak terjadi di dalam daerah.
Dengan pola tersebut, kata Gunawan, petani memperoleh pasar, peternak mendapatkan kepastian penyerapan hasil produksi, nelayan memiliki pembeli, sementara pelaku UMKM memperoleh peluang usaha.
Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi yang tumbuh juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Potensi Gerakkan Ekonomi Masyarakat
“Rantai ekonomi seperti inilah yang seharusnya dibangun melalui Program MBG, sebagaimana arah pengaturannya dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026,” kata dia.
Sebaliknya, apabila kebutuhan bahan baku MBG lebih banyak didatangkan dari luar daerah, masyarakat lokal dikhawatirkan hanya menjadi konsumen sekaligus penonton
Padahal program ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian mereka.
Karena itu, ian mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya melihat keberhasilan MBG dari jumlah makanan yang tersalurkan.
Menurutnya, perlu ada perhatian terhadap seberapa besar program tersebut mampu menyerap produk lokal, menciptakan pasar bagi masyarakat, meningkatkan produksi, serta menjaga agar perputaran uang tetap berada di daerah.
Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun kemandirian pangan, memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
Perlu Intervensi dan Pengawasan Pemda
“Jangan sampai uang negara hadir di daerah, tetapi pertumbuhan ekonominya justru terjadi di luar daerah. Pasar lokal harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton di rumah sendiri,” tegas Gunawan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi dan pengawasan agar pelaksanaan program MBG benar-benar memberikan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan daerah, sekaligus memastikan potensi sumber daya lokal dapat menjadi bagian penting dalam rantai pasok program tersebut.
“Pemda harus benar-benar hadir dan memastikan, bahwa keterlibatan petani lokal itu bukan sekedar pemasok biasa, mereka adalah tulang punggung rantai ekonomi rakyat hari ini,” imbun Gunawan. (*)
