Munafri Arifuddin Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan Sekolah Kepulauan Makassar

Penulis: Tony Muhammad | Editor: Syaifudin
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat inspeksi mendadak (sidak) meninjau ruang kelas, fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan seperti rusaknya plafon di SMP Negeri 53 Makassar, Kecamatan Ujung Pandang beberapa waktu lalu. (Foto: Dok.Humas Pemda Makassar)

MAKASSAR, KYAIMENTERI.ID – Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Makassar memperluas akses fasilitas pendidikan yang layak, meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, pembebasan biaya pendidikan serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan.

“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati pendidikan,” kata Munafri di Balaikota Makassar, Sabtu (12/9/2026).

Pernyataan itu dipertegas lagi setelah Appi, sapaan akrab Wali Kota Makassar ini, meraih Penghargaan Nasional dalam Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga Kepulauan pada acara puncak HUT ke-15 KompasTV, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu malam lalu (9/9/2026).

Penghargaan itu diberikan mengingat Pemerintah Kota Makassar mengusulkan 79 sekolah untuk mendapatkan bantuan revitalisasi, namun hanya 30 alokasi sekolah yang disetujui melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026.

Appi mengatakan, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan berupa tunjangan bagi mereka yang bertugas di wilayah kepulauan.

“Ini akan menjadi fokus. Diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan,” ujarnya.

Selain itu, komitmen pemerataan pendidikan dan revitalisasi ke wilayah kepulauan. Mulai dari bangunan sekolah, meubelair, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.

Sekolah yang telah mendapatkan perhatian, di antaranya Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.

Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan terhadap jaringan listrik, akses internet, hingga pemanfaatan energi melalui solar panel.

Juga memastikan sekolah-sekolah di kepulauan memiliki fasilitas pembelajaran yang setara dengan sekolah di daratan.

“Memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah agar para tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan lebih nyaman. Anak-anak didik di wilayah kepulauan juga memperoleh pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Alokasi anggaran rerata sekitar Rp1 miliar per sekolah. Besaran pastinya disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing satuan pendidikan.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan program prioritas pemerintah, memperbaiki gedung sekolah yang rusak berat.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa,” ujarnya saat berkunjung ke Makassar, Rabu (8/7/2026) lalu.

Salim mengungkapkan, secara nasional tahun 2026, dari sekitar 30.400 usulan sekolah dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 triliun, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp15 triliun.

“Tahap awal Kemendikdasmen mengalokasikan untuk 3.886 sekolah dengan nilai sekitar Rp4,1 triliun,” ungkapnya. (*)

Bagikan Tulisan Ini