160 Mahasiswa FH UMP Kunjungi MK, KY, dan KPPU, Pelajari Praktik Penegakan Hukum

Penulis: Kusworo | Editor: Eko Budi Utomo
Rombongan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) berfoto bersama di ruang pertemuan Gedung Komisi Yudisial dalam rangkaian Kunjungan Institusi Hukum ke MK, KY, dan KPPU.

PURWOKERTO, KYAIMENTERI.ID – Sebanyak 160 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung tugas, kewenangan, dan praktik penegakan hukum di ketiga lembaga negara.

Ketua Panitia KIH FH UMP, Rahtami Susanti, mengatakan kunjungan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal mekanisme kerja sekaligus tantangan yang dihadapi masing-masing lembaga.

“Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai peran, mekanisme kerja, serta tantangan aktual yang dihadapi masing-masing lembaga negara,” ujar Rahtami, Kamis (19/11/2026).

Di Mahkamah Konstitusi, mahasiswa mempelajari kewenangan MK, mulai dari penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), hingga penafsiran konstitusi. Mereka juga mengikuti diskusi interaktif dan mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) untuk mengenal perjalanan konstitusi serta perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kunjungan berlanjut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Di lembaga ini, mahasiswa mempelajari mekanisme pengawasan persaingan usaha, termasuk penanganan dugaan praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Materi tersebut memberikan gambaran mengenai peran hukum dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, di Komisi Yudisial, mahasiswa mendalami fungsi KY dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembahasan mencakup mekanisme penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta upaya menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Rahtami berharap rangkaian kunjungan tersebut memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai keterkaitan fungsi antarlembaga dalam sistem hukum Indonesia. Selain memperluas wawasan kelembagaan, kegiatan ini juga diharapkan menanamkan pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi hukum.

Melalui pembelajaran langsung di lingkungan lembaga negara, FH UMP berupaya membekali mahasiswa agar lebih siap menghadapi dinamika dunia hukum. Pengalaman tersebut diharapkan membentuk calon profesional hukum yang kritis, adaptif, dan berintegritas.

Bagikan Tulisan Ini