NTB, KYAIMENTERI.ID – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibenahi dan tetap dilanjutkan.
Ketua Umum DPD IMM NTB, Mahmud, mengatakan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan anak Indonesia. MBG juga menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Unggul di masa depan.
“Program ini sangat strategis karena ada komitmen negara yang ingin memperbaiki standar kualitas anak bangsa di masa depan. Artinya, langkah ini harus didukung dan dikawal secara bersama,” jelasnya dalam siaran pers tertulis yang diterima kyaimenteri.id.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, Mahmud melihat tren dalam setahun terakhir ini. Dari hasil evaluasi dan perbaikan, program MBG telah mendapatkan respons hangat dari 43 juta siswa penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran program tersebut diminati oleh siswa dan wali murid.
Di sisi lain, Mahmud mengklaim bahwa kesuksesan program MBG terbukti membawa dampak multiplier terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan.
Saat ini, harga gabah di NTB—terutama di Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Dompu—terpantau stabil. Para petani meraup keuntungan karena hasil panen mereka langsung diserap oleh program ini.
“Adapun berbagai komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, sayuran, telur, ikan, daging, serta produk pangan lainnya kini memiliki pasar yang lebih jelas melalui Program MBG,” kata Mahmud.
Mahmud menepis adanya desakan dari sejumlah pihak untuk menghentikan MBG hanya karena pimpinan utamanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Pandangan tersebut menurutnya keliru dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. “Program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo yang memberikan manfaat bagi jutaan pelajar, masyarakat, petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan lokal,” tandasnya.
Mahmud menegaskan bahwa proses hukum terhadap individu harus dipisahkan dari keberlangsungan program yang telah memberikan dampak positif bagi rakyat. Karena itu, pemerintah harus memastikan Program MBG tetap berjalan dengan baik, sembari melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pengawasan. IMM NTB mendesak pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses evaluasi berkala. Partisipasi publik dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, berbagai persoalan teknis yang muncul dalam tahap awal pelaksanaan merupakan hal wajar dalam sebuah program nasional berskala besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu fokus pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan, bukan justru menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Program MBG ini merupakan ikhtiar negara dalam memperbaiki kualitas generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan penghentian program, melainkan perbaikan dan penguatan tata kelola agar manfaatnya semakin optimal bagi rakyat,” kata dia.
