Untuk memperkuat pengendalian penggunaan anggaran, BGN menetapkan aturan baru yang membatasi dana operasional maksimal sebesar Rp3.000.
Kebijakan ini dapat menghasilkan penghematan tambahan hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.
“Maka hari ini, tadi pagi, saya sudah pegang aturan baru untuk dana operasional itu up to maksimal Rp3.000, tidak lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa akhir tahun, dikalikan dengan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi kita bisa hemat,” tegas Mas Dar.
Di luar efisiensi anggaran tersebut, BGN juga melakukan pengembalian dana ke kas negara. Pengembalian ini terdiri atas Rp311,25 miliar.
Dana itu berasal dari hasil penyisiran terhadap 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah atau fiktif, serta Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan demikian, efisiensi dan pengembalian dana tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan anggaran program dikelola secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari totalnya adalah Rp44 triliun,” ungkan Mas Dar.
Upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 yang menempatkan integritas dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan.
BGN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola program agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia.
“Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Mas Dar.
Melalui berbagai langkah efisiensi dan penguatan akuntabilitas tersebut, BGN menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan memastikan anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. (*)
