MAKASSAR,KYAIMENTERI.ID – SMPN 45 Makassar berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan penyuluhan hukum dengan materi utama bahaya perundungan atau bullying dan konsekuensi hukumnya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 45 Makassar, Nurhumaeratul Ulya, mengatakan bahwa melalui edukasi ini, para siswa diajak mengenali berbagai bentuk perundungan, memahami dampaknya, serta membangun keberanian untuk mencegah dan melaporkan tindakan tersebut.
“Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab,” katanya, Jumat (6/11/2026).
Nurhumaeratul mengatakan melalui dialog langsung, para siswa memperoleh kesempatan untuk memahami materi serta menyampaikan pertanyaan seputar perundungan dan pencegahannya.
Dalam pelaksanaannya, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel membahas empat bentuk perundungan, yakni fisik, verbal, relasional, dan cyberbullying.
Para siswa diingatkan agar menjaga perilaku dan tutur kata, tidak melakukan kekerasan maupun diskriminasi, serta bijak menggunakan media sosial.
“Mereka juga didorong untuk menyampaikan permasalahan yang dialami kepada guru Bimbingan dan Konseling (BK),” katanya.
Penyuluh Hukum Ahli Madya, Erna, menjelaskan bahwa perundungan melalui media elektronik dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Sesuai bentuk dan unsur perbuatannya,” ujarnya.
Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Adly Azhari, menekankan bahwa perundungan kerap bermula dari candaan yang dianggap biasa, tetapi dapat menyakiti korban dan menimbulkan dampak psikologis.
Dikatakan bahwa perilaku menghina, mengucilkan, hingga mempermalukan teman, termasuk melalui grup percakapan di media sosial, tidak boleh dinormalisasi.
“Para siswa juga diajak menghindari kelompok yang melakukan perundungan serta merangkul dan memberikan dukungan kepada teman yang menjadi korban,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa penyuluhan hukum terhadap siswa di bangku sekolah merupakan langkah pemerintah untuk mencegah perilaku menyimpang, melalui edukasi dan sosialisasi secara langsung.
“Pembekalan sejak dini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan membentuk perilaku siswa yang saling menghargai di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menyampaikan apresiasi tinggi kepada SMP Negeri 45 Makassar atas sinergi dan kolaborasi dalam memberikan pemahaman dasar kepada para siswa terkait perilaku perundungan.
“Harapannya, para siswa tidak hanya memahami bentuk dan dampak bullying, tetapi juga mengetahui konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Dengan pemahaman sejak dini, siswa diharapkan mampu menghindari perilaku perundungan, saling menghormati, serta turut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman,” katanya.
