PEMALANG, KYAIMENTERI.ID – Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi menilai, kepastian status guru menjadi salah satu hal mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam penataan pendidikan nasional.
Hal itu disampaikan Muhdi saat menjadi narasumber Seminar Nasional PGRI Cabang Belik bertema “Problematika Masa Depan Guru Indonesia dan Perlindungan Profesi” di Aula SMK Muhammadiyah Belik, Kabupaten Pemalang, Kamis (5/11/2026).
“Yang pertama, masa depan pendidikan ditentukan oleh kecukupan guru. Kalau gurunya tidak cukup, maka teknologi semaju apa pun tidak akan berkembang dengan baik,” ungkap Muhdi.
Menurutnya, persoalan guru tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga kualitas, pemerataan penempatan, kepastian status, dan kesejahteraan. Keempat aspek tersebut perlu ditangani agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih baik.
Muhdi memaparkan, berdasarkan data 2025, jumlah guru di Indonesia mencapai sekitar 2,33 juta orang. Namun, komposisi status kepegawaian masih menjadi persoalan.
Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut sekitar 47 persen, sedangkan PPPK penuh waktu mencapai sekitar 959.600 orang dan PPPK paruh waktu sekitar 241.600 orang.
Di sisi lain, distribusi guru belum merata. Sejumlah daerah mengalami kelebihan tenaga pendidik, sementara wilayah lain masih kekurangan.
Kondisi tersebut, menurut Muhdi, salah satunya dipengaruhi penempatan guru yang belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan riil. Akibatnya, penumpukan guru masih terjadi di wilayah perkotaan, sedangkan sekolah di daerah tertentu kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
“Kalau status dan kesejahteraannya tidak jelas, juga sama saja. Gurunya masih ngojek, nah ini juga problem. Jumlahnya banyak tetapi tidak merata, itu juga problem. Dari sekian problem, yang utama adalah kepastian bagaimana memastikan status para guru,” jelasnya.
Dalam seminar tersebut, Muhdi juga menyampaikan rencana pengangkatan PNS sebanyak sekitar 955 ribu orang pada periode 2027–2029. Ia menyebut rencana tersebut berkaitan dengan penataan status tenaga pendidik, termasuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
“Tahun 2027–2029 akan mengangkat PNS sebanyak 955 ribu, jumlah yang sangat besar. Ini akan diisi oleh PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu juga akan diangkat menjadi penuh waktu,” ujarnya.
Selain persoalan guru, Muhdi menyinggung penataan tenaga kependidikan (Tendik). Menurutnya, proses penataan status kepegawaian kelompok tersebut masih berlangsung.
“Yang bagian Tendik sampai saat ini belum berhasil. Akan berubah dan diputuskan menjadi PPPK penuh waktu dalam waktu dekat ini, dan ini masih dalam proses,” tambahnya.
Seminar ini juga menghadirkan Anggota DPRD Pemalang Komisi D M. Safi’i dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemalang Khaeron. Hadir pula Ketua PGRI Kabupaten Pemalang Slamet, pengurus dan anggota PGRI, serta para guru berstatus PPPK.
