PADANG, KYAI MENTERI — Memelihara jenggot atau mengenakan pakaian isbal tidak dapat dijadikan dasar untuk menandai seseorang sebagai pelaku terorisme. Penilaian terhadap terorisme harus didasarkan pada tindakan dan keterlibatan dalam kekerasan, bukan penampilan atau identitas keagamaan.
Penjelasan itu mengemuka dalam diskusi mengenai terorisme, ekstremisme, dan radikalisme bersama Korps Mubaligh Muhammadiyah di Kota Padang. Sebanyak 25 pendakwah Muhammadiyah se-Kota Padang mengikuti kegiatan yang berlangsung di ruang Korps Mubaligh Muhammadiyah Padang, pukul 08.00–12.00.
Kegiatan yang diinisiasi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Padang, Buya Anggi Wahyu Ari, bersama Densus 88 Sumatera Barat itu bertujuan meningkatkan literasi tokoh agama mengenai akar dan bahaya radikalisme serta ekstremisme.
Buya Anggi mengatakan bahwa penguatan literasi tersebut perlu berjalan bersama penerapan cara-cara Islami dalam berdakwah. Ia menekankan pentingnya tabayun agar para mubaligh tidak menyampaikan informasi yang belum jelas kebenarannya kepada jemaah.
“Kalau ada berita, divalidasi dulu,” kata Buya Anggi selaku koordinator acara dari Muhammadiyah.
Menurutnya, mubaligh memiliki tanggung jawab untuk memeriksa informasi sebelum menjadikannya bahan dakwah. Pemeriksaan itu penting karena ceramah dapat memengaruhi cara jemaah memahami suatu persoalan maupun memandang kelompok lain.
Pertemuan ini juga mendorong para pendakwah Muhammadiyah untuk menjadi garda depan dalam menyampaikan pemahaman Islam yang moderat.
Melalui kedekatan dengan jemaah, para mubaligh dapat memperkuat literasi keagamaan sekaligus menjelaskan bahaya kekerasan yang menggunakan pembenaran agama.
Buya Anggi menambahkan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa. Ia menghubungkan komitmen itu dengan pandangan Muhammadiyah mengenai Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah.
Menurutnya pandangan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara hasil kesepakatan bersama sekaligus ruang bagi umat Islam untuk membuktikan kontribusinya bagi bangsa.
Melalui dakwah, para mubaligh dapat mewujudkan komitmen itu dengan menjaga persaudaraan, memperkuat kehidupan bersama, dan mencegah kekerasan.
Dalam pemaparannya, pihak Densus 88 mengingatkan agar masyarakat tidak menyamakan ketaatan beragama dengan keterlibatan dalam kekerasan. Penilaian terhadap terorisme harus merujuk pada tindakan dan keterlibatan seseorang, bukan semata-mata penampilan atau identitas agamanya.
Pihak Densus juga menanggapi isu Islamofobia dalam penanganan terorisme. Mereka menjelaskan bahwa kelompok teror dapat menunggangi identitas agama untuk membenarkan kekerasan. Karena itu, kesalahan harus diarahkan kepada pelaku dan tindakannya, bukan kepada Islam maupun umat Islam secara keseluruhan.
Dalam penjelasannya, perwakilan Densus mengaitkan banyaknya pelaku berlatar belakang Muslim yang ditangkap dengan konteks penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Namun, kondisi tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk melekatkan terorisme pada agama Islam.
Selain membahas pencegahan, peserta memperoleh penjelasan mengenai akuntabilitas aparat. Pihak Densus menyampaikan bahwa mereka bekerja berdasarkan aturan dan menjalani audit internal. Masyarakat dapat melaporkan dugaan kesalahan praktik, termasuk tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, melalui mekanisme yang berlaku.
