JAKARTA, KYAIMENTERI.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan anggaran Rp240,20 triliun untuk 2027. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target penerima manfaat mencapai 72,46 juta orang.
Usulan anggaran itu disampaikan Kepala BGN, Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) BGN Tahun 2027 tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Putih Sari. Rapat disepakati berlangsung secara terbuka.
Anggaran BGN 2027 Dipangkas Rp30 Triliun
Dalam pemaparannya, Sudaryono menjelaskan MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Menurutnya, penyusunan anggaran BGN 2027 diarahkan untuk memastikan keberlanjutan sekaligus mengoptimalkan layanan pemenuhan gizi nasional.
Anggaran BGN 2027 ditetapkan melalui dua tahap. Pada tahap pagu indikatif, BGN memperoleh alokasi Rp270,20 triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026.
Namun, pada tahap pagu anggaran, alokasi BGN menjadi Rp240,20 triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026.
“Terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun, khusus pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper) untuk MBG, dari semula Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Angka Rp240,20 triliun inilah yang menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran yang kami sampaikan pada hari ini,” ujar Sudaryono.
Mayoritas Anggaran untuk Pemenuhan Gizi Nasional
Dari total anggaran Rp240,20 triliun tersebut, sebanyak Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran tersebut terdiri atas belanja barang Rp233,12 triliun atau 97,05 persen dan belanja pegawai Rp7,08 triliun atau 2,95 persen.
Sementara berdasarkan fungsi anggaran, alokasi terbesar berada pada fungsi pendidikan sebesar Rp198,96 triliun atau 82,83 persen. Berikutnya fungsi kesehatan Rp33,54 triliun atau 13,96 persen dan fungsi ekonomi Rp7,69 triliun atau 3,2 persen.
Sudaryono menjelaskan, alokasi fungsi pendidikan pada dasarnya merupakan anggaran MBG bagi anak sekolah karena penyalurannya dilakukan melalui satuan pendidikan. Adapun fungsi kesehatan diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sedangkan alokasi fungsi ekonomi berkaitan dengan kegiatan yang mendukung penguatan ekonomi lokal, termasuk kemitraan dengan pelaku usaha dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.
Anggaran MBG Capai Rp232,50 Triliun
Program Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp232,88 triliun terdiri atas anggaran MBG sebesar Rp232,50 triliun dan kegiatan teknis pendukung sebesar Rp373,3 miliar.
Dari anggaran MBG tersebut, Rp198,96 triliun dialokasikan untuk penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah. Sementara Rp33,54 triliun diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Adapun anggaran teknis pendukung digunakan antara lain untuk standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan petugas penjamah makanan, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun, sebagian besar atau Rp7,08 triliun digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
Sisanya terdiri atas Rp81,7 miliar untuk operasional dan pemeliharaan kantor serta Rp160,29 miliar untuk dukungan manajemen non-operasional.
Dukungan manajemen non-operasional mencakup pengawasan internal, pengelolaan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), teknologi informasi, regulasi, dan kehumasan.
Target Penerima MBG 72,46 Juta Orang
Berdasarkan unit Eselon I, alokasi terbesar berada pada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran sebesar Rp232,56 triliun atau sekitar 96,8 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan dan distribusi MBG di seluruh Indonesia.
Sekretariat Utama memperoleh sekitar Rp7,26 triliun atau 3 persen untuk mendukung operasional organisasi, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.
Sementara enam unit kerja lainnya mendapat total Rp384,5 miliar atau sekitar 0,16 persen.
Dengan pagu tersebut, BGN menargetkan penerima manfaat MBG pada 2027 mencapai 72.464.886 orang.
Jumlah itu terdiri atas 60.599.777 anak sekolah dari jenjang PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, SLB hingga santri. Untuk kelompok tersebut dialokasikan anggaran Rp198,96 triliun.
Sementara 11.865.109 penerima lainnya merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan alokasi anggaran Rp33,54 triliun.
Target Melampaui Basis RPJMN
Sudaryono menyebut target penerima manfaat tersebut lebih tinggi dibandingkan basis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2027 yang menetapkan target 64,94 juta penerima manfaat.
“Kami ingin menyampaikan secara transparan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI bahwa target Penerima Manfaat sebesar 72,46 juta ini berada di atas basis RPJMN 2027 yang menetapkan target PM sebesar 64,94 juta, sebagai bahan pertimbangan bersama,” katanya.
Dalam RDP tersebut, Sudaryono meminta Komisi IX DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun 2027 sebesar Rp240,20 triliun.
Menurutnya, persetujuan anggaran tersebut diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat terus berjalan optimal dan menjangkau masyarakat sasaran pada 2027. (*)
