JAKARTA, KYAIMENTERI.ID — Maarif Institute menggelar diskusi publik bertajuk “Quo Vadis Civil Islam Indonesia? Kepemimpinan dan Tantangan Kebangsaan”. Acara ini digelar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Diskusi ini membahas arah gerakan Islam sipil di Indonesia, terutama peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kepemimpinan nasional dan tantangan kebangsaan ke depan.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubuwo, PhD, mengatakan civil Islam di Indonesia memiliki peran besar setelah reformasi 1998.
Hal itu terlihat dari semakin banyaknya tokoh Muhammadiyah dan NU yang masuk ke pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.
Menurut Andar, kedekatan dua ormas Islam besar itu dengan negara menjadi fakta politik penting.
Namun, kedekatan tersebut juga membawa tantangan baru. Muhammadiyah dan NU perlu tetap menjaga peran sebagai kekuatan masyarakat sipil.
“Setelah reformasi, kepemimpinan masyarakat sipil Islam semakin diperhitungkan. Banyak tokoh dari Muhammadiyah dan NU berperan dalam pemerintahan. Karena itu, kita perlu membaca kembali arah civil Islam Indonesia, terutama dalam kepemimpinan dan tantangan kebangsaan,” ujar Andar.
Menjaga Islam Wasathiyah
Andar menilai Muhammadiyah dan NU masih memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga arah kebangsaan. Salah satunya dengan terus mengampanyekan Islam wasathiyah, yaitu Islam yang moderat, toleran, dan terbuka dalam kehidupan berbangsa.
Menurutnya, kampanye wasathiyah penting karena Indonesia membutuhkan kekuatan sosial-keagamaan yang mampu menjaga persatuan. Muhammadiyah dan NU memiliki modal sosial besar untuk menjalankan peran tersebut.
Gagasan Andar itu kemudian diperdalam oleh dua pembicara, James B. Hoesterey dari Emory University dan Kim Hyung-Jun dari Kangwon National University. Keduanya menegaskan bahwa civil Islam Indonesia tetap kuat, tetapi tidak boleh kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan.
Kontribusi Muhammadiyah dan NU
James B. Hoesterey mengatakan kekuatan civil Islam di Indonesia masih sangat penting. Menurutnya, Muhammadiyah dan NU telah memberi kontribusi besar bagi pembangunan bangsa.
James menilai Muhammadiyah mampu mengartikulasikan ajaran Islam dalam bentuk kerja nyata. Melalui amal usahanya, Muhammadiyah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat.
“Muhammadiyah mampu mengartikulasikan ajaran Islam dalam bentuk konkret untuk memajukan kehidupan bangsa,” ujar James.
Sementara itu, NU dinilai memiliki kontribusi besar melalui pesantren. Menurut James, pesantren NU ikut memperkuat karakter masyarakat Indonesia yang moderat, ramah, dan dekat dengan tradisi sosial keagamaan.
Namun, James mengingatkan agar Muhammadiyah dan NU tidak hanya menjadi mitra negara. Keduanya juga perlu berani menjalankan fungsi kontrol. Ia berharap dua ormas Islam itu turut mendorong pemerintahan yang adil dan bebas dari korupsi dengan tetap menjalankan peran check and balance terhadap pemerintah.
Muhammadiyah dan Kepemimpinan Egaliter
Kim Hyung-Jun melihat Muhammadiyah sebagai contoh kuat civil Islam di Indonesia. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki tradisi kepemimpinan yang egaliter.
Dalam Muhammadiyah, kata Kim, tidak ada satu tokoh yang terlalu dominan di atas tokoh lain. Kepemimpinan berjalan melalui organisasi, musyawarah, dan kaderisasi. Pola ini membuat Muhammadiyah tetap solid.
Kim menilai karakter egaliter itu menjadi modal penting bagi Muhammadiyah. Dengan tradisi tersebut, Muhammadiyah dapat terus berperan dalam kehidupan kebangsaan dan terus melahirkan tokoh besar.
Ia juga menekankan bahwa Muhammadiyah perlu menjaga moral politiknya. Sebagai gerakan masyarakat sipil, Muhammadiyah tidak boleh segan memberi kritik kepada pemerintah ketika diperlukan.
Diskusi ini menegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah tetap perlu berkontribusi bagi bangsa melalui pendidikan, kesehatan, pesantren, dan kerja sosial.
Namun, keduanya juga harus menjaga jarak kritis dari kekuasaan agar tetap menjadi kekuatan moral dalam demokrasi Indonesia. (*)
