JAKARTA, KYAIMENTERI – Kerja sama pendidikan Indonesia dan China dinilai perlu lebih fokus pada penguatan pendidikan vokasional, transfer teknologi, riset terapan dan penyiapan tenaga kerja yang mampu mendukung industrialisasi.
Pendidikan tidak lagi dipandang sekadar pertukaran akademik, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan kedua negara.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Symposium ke-9 Jurnal Antropologi Indonesia (ISJAI 9) yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Rabu (6/8).
Simposium bertema Pluriversal Futures in a Multipolarising World: Global South Perspectives itu menghadirkan panel khusus mengenai kerja sama ekonomi Indonesia–China di bidang kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan keamanan.
Pada forum itu, dua akademisi dari China, Zheng Jiajie dan Prof. Zhigang Zuo, membahas arah kerja sama pembangunan Indonesia–China di tengah perubahan global.
Zheng berasal dari Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS), sedangkan Zhigang Zuo dari Shanghai Institutes for International Studies.
Zheng Jiajie, menjelaskan bahwa pola kerja sama China–Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan pendekatan negara-negara Barat.
Menurutnya, kerja sama kedua negara lebih menitikberatkan pada pembangunan yang konkret melalui penguatan infrastruktur, kapasitas industri, dan kemampuan produksi.
“Kerja sama pembangunan tersebut juga perlu didukung oleh penguatan sumber daya manusia agar mampu menopang industrialisasi dan transformasi ekonomi,” ujar Zheng.
Ia menjelaskan, hubungan Indonesia dan China telah mengalami perubahan sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 1950.
Menurutnya, hubungan kedua negara ini berkembang melalui tiga fase. Solidaritas politik berlangsung pada 1950–1967, dilanjutkan kerja sama pragmatis berbasis keuntungan bersama pada 1990–2013.
Sejak 2013, hubungan kedua negara bertransformasi menjadi kerja sama pembangunan yang semakin terlembaga.
Dalam konteks itu, Zheng menilai pendidikan memiliki peran strategis.
Kerja sama pendidikan Indonesia–China, menurutnya, dapat diarahkan pada pengembangan pendidikan vokasional, pendidikan teknik, riset terapan, transfer teknologi, serta penyiapan tenaga kerja yang mampu mendukung berbagai proyek infrastruktur dan industrialisasi.
Berbeda dengan model bantuan pembangunan Barat yang banyak menekankan reformasi institusi, demokratisasi, good governance, dan tata kelola, Zheng mengatakan pendekatan China lebih berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.
Sementara itu, akademisi Shanghai Institutes for International Studies, Prof. Zhigang Zuo, mengatakan kerja sama China dengan negara-negara Global South juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, prioritas kerja sama tersebut meliputi pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, penanganan perubahan iklim, pengembangan energi hijau, industrialisasi, hingga penguatan konektivitas digital.
Komitmen tersebut, kata Zuo, diperkuat melalui Global Development and South-South Cooperation Fund senilai 4 miliar dolar AS. Serta financial institution capital pool senilai 14 miliar dolar AS yang ditujukan bagi negara-negara Selatan.
Melalui pendekatan tersebut, kerja sama pendidikan Indonesia–China diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur dan industrialisasi.
Kerjasama juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi hijau, teknologi digital, ketahanan pangan, dan penanganan perubahan iklim.
Meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan proses transfer pengetahuan, teknologi, dan keterampilan benar-benar dapat diterapkan hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.
