MAARIF Institute Gelar Diskusi Etika Perang dan Perdamaian dalam Pemikiran Buya Hamka dan Syafii Maarif

Penulis: 
Para pembicara dari MAARIF Institute, ICRC, dan FISIP UMJ menyampaikan pandangan dalam diskusi publik MAARIF House edisi ke-14 bertajuk “Warisan Intelektual Buya Hamka dan Buya Syafii Maarif tentang Perang, Perdamaian, dan Etika Kemanusiaan” di Auditorium Kasman Singodimedjo, FISIP UMJ, Tangerang Selatan, 11 November 2026.

TANGERANG SELATAN, KYAIMENTERI.ID – Pemikiran Buya Hamka dan Buya Syafii Maarif tentang perang, perdamaian, dan kemanusiaan kembali dibahas dalam diskusi publik MAARIF House edisi ke-14 di Auditorium Kasman Singodimedjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan.

Diskusi bertajuk “Warisan Intelektual Buya Hamka dan Buya Syafii Maarif tentang Perang, Perdamaian, dan Etika Kemanusiaan” itu digelar MAARIF Institute bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan FISIP UMJ. Sebanyak 125 peserta dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan tersebut pada 11 November 2026.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, mengatakan Buya Syafii Maarif memandang perdamaian sebagai kerinduan universal seluruh umat manusia, bukan hanya milik kelompok atau umat tertentu.

“Buya Syafii menekankan bahwa perdamaian adalah kerinduan abadi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kelompok atau umat Islam saja. Perdamaian harus diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi dan ajaran semua agama, karena hak kemerdekaan adalah milik seluruh umat manusia,” ujar Andar.

Wakil Kepala Delegasi ICRC Jakarta, Christian Donny Putranto menekankan bahwa diskusi semacam ini dapat memperdalam pemahaman tentang dimensi etika dan hukum terkait pelindungan kemanusiaan saat peperangan masa kini, termasuk kian kompleksnya kebutuhan kemanusiaan di wilayah peperangan.

“Kami meyakini bahwa para cendekiawan, akademisi, dan tokoh agama yang mendalami hukum serta tradisi keagamaan memiliki posisi yang khas dan penting untuk menyumbangkan perspektif yang reflektif berlandaskan nilai-nilai dan kedalaman keilmuan mereka,” tegasnya.

Dari perspektif hukum humaniter internasional (HHI) dan studi Al-Qur’an, Manajer Program Urusan Global ICRC, Novriantoni Kaharudin, mengulas keselarasan prinsip-prinsip HHI dengan penafsiran Buya Hamka terhadap sejumlah ayat Al-Qur’an.

Ia menyoroti pentingnya pembatasan perang dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Prinsip tersebut tercermin dalam QS Al-Baqarah ayat 190: “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas.”

Ketentuan ini juga berkaitan dengan QS Al-Baqarah ayat 194 yang mengatur prinsip kesetimpalan (proportionality) dalam merespons serangan.

Lebih lanjut, Novriantoni menjelaskan bahwa dalam Islam, perang merupakan pilihan terakhir (last resort) dan dapat dibenarkan untuk membela kaum tertindas (mustadhafin).

Hal ini sejalan dengan QS An-Nisa ayat 75 yang menyerukan pembelaan terhadap orang-orang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang mengalami penindasan.

Ia juga mengutip QS Al-Ahzab ayat 9 yang menggambarkan situasi genting saat Perang Khandaq serta upaya menghadapi ancaman.

Menurutnya, ayat-ayat tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya pembatasan tindakan dalam konflik serta perlindungan terhadap warga sipil.

Perspektif perlindungan perempuan dan anak disampaikan Debbie Affianty dari LPPA PP ‘Aisyiyah sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UMJ.

Ia menilai perempuan dan anak kerap menghadapi dampak perang yang berat, sementara kebutuhan perlindungan mereka masih belum selalu mendapat perhatian memadai.

Dari sisi politik, Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ, Ali Noer Zaman, mengapresiasi keberadaan hukum perang internasional yang menjadi instrumen untuk membatasi kehancuran dan melindungi warga sipil.

Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut di lapangan.

Diskusi yang dipandu Fithri D. Hafizah ini menjadi ruang pertemuan perspektif keagamaan, hukum, gender, dan politik dalam membahas persoalan kemanusiaan. Melalui inisiatif ini, nilai-nilai tradisi intelektual Islam Indonesia diharapkan dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian dan keadilan di tingkat global.

 

Bagikan Tulisan Ini